Pernah dengar istilah "Desil" dalam konteks bantuan sosial (bansos)? Istilah ini memang sering muncul, terutama saat membahas siapa saja yang berhak menerima bantuan dari pemerintah. Namun, tidak semua orang memahami betul apa itu desil, apalagi kaitannya dengan bansos. Padahal, desil ini merupakan kunci utama untuk memahami bagaimana pemerintah menentukan prioritas penerima bantuan.
Memahami desil bansos bukan cuma penting buat yang ingin tahu apakah berhak dapat bansos, tapi juga buat siapa saja yang tertarik dengan transparansi dan efektivitas program bantuan sosial. Desil ini adalah alat ukur yang dipakai pemerintah untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dengan begitu, bantuan bisa disalurkan tepat sasaran ke mereka yang paling membutuhkan. Mari kita telusuri lebih jauh apa itu desil bansos, arti setiap tingkatannya, dan bagaimana cara mengeceknya.
Mengenal Desil dalam Konteks Bansos
Desil adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk membagi data menjadi sepuluh kelompok dengan jumlah data yang sama. Dalam konteks bantuan sosial di Indonesia, desil digunakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengklasifikasikan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang paling rentan dan membutuhkan.
Data yang digunakan untuk menentukan desil berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS ini merupakan basis data induk yang berisi informasi sosial, ekonomi, dan demografi sekitar 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Proses penentuan desil ini melibatkan berbagai indikator, mulai dari kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, hingga pendapatan per kapita.
Peran Penting Desil dalam Penyaluran Bansos
Desil memiliki peran krusial dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Pemerintah menggunakan sistem desil ini sebagai filter utama untuk memprioritaskan penerima bantuan. Dengan adanya desil, diharapkan tidak ada lagi kasus salah sasaran di mana bantuan justru jatuh ke tangan mereka yang sebenarnya sudah mampu.
Penyaluran bansos yang tepat sasaran akan meningkatkan efektivitas program dan membantu pemerintah mencapai tujuan pengentasan kemiskinan. Tanpa sistem desil, penyaluran bansos bisa menjadi kacau dan tidak adil.
Kriteria Penentuan Desil
Penentuan desil tidak sembarangan. Ada beberapa kriteria dan indikator yang digunakan untuk mengelompokkan rumah tangga ke dalam desil tertentu. Kriteria ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang mencerminkan tingkat kesejahteraan.
Beberapa indikator kunci yang biasanya dipertimbangkan meliputi:
- Pendapatan per kapita: Ini adalah salah satu indikator utama yang melihat rata-rata pendapatan anggota keluarga.
- Kondisi tempat tinggal: Meliputi jenis lantai, dinding, atap, luas rumah, dan ketersediaan fasilitas sanitasi.
- Kepemilikan aset: Termasuk kendaraan, tanah, atau barang berharga lainnya.
- Tingkat pendidikan anggota rumah tangga: Pendidikan yang lebih rendah seringkali berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah.
- Akses terhadap layanan dasar: Seperti listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan.
Setiap indikator ini memiliki bobot tertentu dan akan diolah secara statistik untuk menghasilkan skor kesejahteraan. Skor inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan posisi rumah tangga dalam skala desil 1 hingga 10. Penting untuk diingat bahwa data ini sifatnya dinamis dan bisa berubah seiring waktu.
Memahami Arti Setiap Tingkatan Desil Bansos 1-10
Sistem desil membagi masyarakat menjadi sepuluh kelompok, dari desil 1 hingga desil 10, berdasarkan tingkat kesejahteraan. Semakin kecil angka desilnya, semakin rendah tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut, dan sebaliknya. Ini adalah hierarki yang jelas untuk memprioritaskan penyaluran bantuan.
Pemerintah umumnya menargetkan bantuan sosial untuk kelompok desil yang paling rendah. Namun, tidak semua program bansos hanya menyasar desil 1. Terkadang, ada program yang diperluas hingga desil 2, 3, atau bahkan lebih tinggi, tergantung pada jenis bantuan dan ketersediaan anggaran.
Desil 1: Kelompok Paling Rentan
Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Ini adalah rumah tangga yang sangat miskin dan paling rentan terhadap guncangan ekonomi. Mereka seringkali tidak memiliki aset yang berarti, pendapatan sangat minim, dan kondisi tempat tinggal yang jauh dari layak.
Pemerintah sangat memprioritaskan desil 1 dalam hampir semua program bantuan sosial. Mereka adalah target utama dari berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program-program lain yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
Desil 2: Kelompok Sangat Miskin
Desil 2 adalah kelompok masyarakat yang sedikit lebih baik dari desil 1, tetapi masih tergolong sangat miskin. Mereka juga menghadapi kesulitan ekonomi yang signifikan dan membutuhkan dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Banyak program bansos juga menyasar desil 2, seringkali bersamaan dengan desil 1. Kebutuhan mereka hampir sama mendesaknya dengan desil 1, sehingga pemerintah berupaya untuk mencakup kelompok ini dalam program bantuan.
Desil 3: Kelompok Miskin
Desil 3 merupakan kelompok masyarakat yang tergolong miskin. Mereka mungkin memiliki sedikit lebih banyak aset atau pendapatan dibandingkan desil 1 dan 2, tetapi masih jauh dari kategori sejahtera. Tantangan ekonomi tetap menjadi bagian dari keseharian mereka.
Beberapa program bansos mungkin diperluas hingga desil 3, terutama jika program tersebut memiliki cakupan yang lebih luas atau bertujuan untuk mencegah mereka jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam.
Desil 4: Kelompok Hampir Miskin
Desil 4 adalah kelompok yang berada di ambang batas kemiskinan. Mereka mungkin rentan terhadap guncangan ekonomi dan berisiko jatuh miskin jika tidak ada dukungan. Pendapatan mereka mungkin sedikit di atas garis kemiskinan, tetapi masih belum stabil.
Terkadang, program bansos dengan kriteria yang lebih longgar bisa saja mencakup desil 4, khususnya untuk program-program yang bersifat mitigasi atau pemberdayaan.
Desil 5 dan 6: Kelompok Rentan Menengah
Desil 5 dan 6 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah ke bawah. Mereka tidak tergolong miskin ekstrem, tetapi masih rentan terhadap tekanan ekonomi. Pendapatan mereka mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi sulit untuk menabung atau menghadapi pengeluaran tak terduga.
Program bansos jarang menyasar langsung desil 5 dan 6, kecuali untuk program-program spesifik yang dirancang untuk kelompok rentan menengah, seperti bantuan pendidikan atau pelatihan keterampilan.
Desil 7, 8, 9, dan 10: Kelompok Menengah ke Atas
Desil 7 hingga 10 adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik, mulai dari menengah hingga paling atas. Mereka umumnya sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan memiliki akses yang lebih baik terhadap berbagai fasilitas.
Kelompok desil ini biasanya tidak menjadi target utama program bantuan sosial pemerintah yang bersifat langsung. Bantuan pemerintah untuk kelompok ini mungkin lebih fokus pada program-program yang bersifat umum, seperti subsidi energi atau program pengembangan ekonomi yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat.
Penting untuk diingat bahwa kategori desil ini bersifat dinamis. Status desil seseorang bisa berubah seiring waktu karena perubahan kondisi ekonomi, keluarga, atau kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, data DTKS selalu diperbarui secara berkala.
Cara Mengecek Status Desil dan Penerima Bansos
Setelah memahami apa itu desil dan arti setiap tingkatannya, langkah selanjutnya adalah mengetahui bagaimana cara mengecek status desil pribadi atau status penerima bansos. Proses ini sekarang sudah jauh lebih mudah berkat adanya platform daring yang disediakan oleh Kementerian Sosial.
Pengecekan ini sangat penting untuk memastikan apakah nama seseorang terdaftar dalam DTKS dan termasuk dalam desil yang menjadi target program bansos. Informasi ini juga bisa menjadi dasar untuk mengajukan sanggahan atau usulan jika merasa ada ketidaksesuaian data.
1. Kunjungi Situs Resmi Cek Bansos Kemensos
Langkah pertama adalah membuka browser dan mengakses situs resmi pengecekan bansos yang disediakan oleh Kementerian Sosial. Situs ini dirancang agar mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat umum.
Pastikan untuk selalu mengakses situs yang benar dan resmi untuk menghindari penipuan atau informasi yang tidak valid. Alamat situs yang benar biasanya berakhiran .go.id.
2. Isi Data Wilayah Domisili
Setelah masuk ke situs, akan ditemukan formulir isian. Bagian pertama adalah mengisi informasi wilayah domisili. Ini meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
Pengisian data ini harus sesuai dengan alamat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memastikan akurasi data yang dicari. Jika ada perbedaan alamat, bisa jadi data tidak ditemukan atau tidak sesuai.
3. Masukkan Nama Lengkap Sesuai KTP
Selanjutnya, masukkan nama lengkap sesuai dengan yang tertera di KTP. Penulisan nama harus persis sama, termasuk tanda baca atau spasi jika ada, untuk hasil pencarian yang akurat.
Sistem akan mencari data berdasarkan kombinasi wilayah dan nama lengkap, sehingga detail kecil sangat berpengaruh.
4. Ketik Kode Verifikasi (Captcha)
Untuk memastikan bahwa yang mengakses situs adalah manusia dan bukan bot, akan ada kode verifikasi atau captcha yang perlu diisi. Kode ini biasanya berupa kombinasi huruf dan angka yang harus diketik ulang ke dalam kolom yang disediakan.
Perhatikan huruf besar dan kecil saat mengetik kode verifikasi, karena seringkali bersifat case-sensitive.
5. Klik Tombol "Cari Data"
Setelah semua kolom terisi dengan benar, klik tombol "Cari Data". Sistem akan memproses permintaan dan menampilkan hasilnya.
Jika data ditemukan, akan muncul informasi mengenai status kepesertaan dalam DTKS, termasuk desil, dan apakah terdaftar sebagai penerima bansos tertentu.
Memahami Hasil Pengecekan
Setelah mengklik "Cari Data", sistem akan menampilkan informasi yang relevan. Informasi yang biasanya muncul meliputi:
- Nama Penerima: Nama lengkap yang dicari.
- Usia: Umur penerima.
- Jenis Bansos: Jika terdaftar sebagai penerima, akan disebutkan jenis bansos apa yang diterima (misalnya PKH, BPNT, PBI JK).
- Status Kepesertaan: Menunjukkan apakah terdaftar dalam DTKS dan berhak menerima bansos.
- Periode Bansos: Informasi mengenai periode penyaluran bansos.
Perlu diingat, hasil pengecekan ini adalah informasi terkini berdasarkan data yang ada di DTKS. Jika nama tidak ditemukan atau statusnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa kemungkinan. Mungkin data belum diperbarui, atau memang tidak termasuk dalam kriteria penerima bansos pada periode tersebut.
Jika Data Tidak Ditemukan atau Tidak Sesuai
Apabila setelah pengecekan data tidak ditemukan atau dirasa tidak sesuai dengan kondisi aktual, ada beberapa langkah yang bisa diambil:
- Hubungi Call Center Kemensos: Kementerian Sosial memiliki layanan call center yang bisa dihubungi untuk menanyakan perihal data DTKS atau bansos.
- Datangi Kantor Desa/Kelurahan: Bisa juga mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat untuk mengajukan pengaduan atau permohonan pembaruan data. Biasanya, ada petugas yang bertanggung jawab atas data DTKS di tingkat desa/kelurahan.
- Ajukan Usulan Baru: Jika merasa memenuhi kriteria tetapi belum terdaftar, bisa mengajukan usulan baru melalui mekanisme yang ada di desa/kelurahan. Proses ini biasanya melibatkan musyawarah desa/kelurahan untuk validasi data.
Penting untuk proaktif dalam memantau status data, terutama jika merasa berhak menerima bantuan sosial. Data DTKS ini sifatnya dinamis dan perlu pembaruan berkala.
Pembaruan Data dan Dinamika DTKS
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bukanlah data statis. Ia terus diperbarui dan disempurnakan secara berkala. Proses pembaruan ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk menentukan desil dan penyaluran bansos selalu relevan dengan kondisi riil masyarakat.
Dinamika perubahan status kesejahteraan, kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan kondisi ekonomi keluarga, semuanya memengaruhi keakuratan DTKS. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemensos dan pemerintah daerah terus berupaya untuk melakukan pembaruan data secara rutin.
Proses Pembaruan Data DTKS
Pembaruan data DTKS melibatkan beberapa tahapan dan pihak. Ini adalah upaya kolaboratif untuk menjaga validitas data.
- Usulan dari Masyarakat: Masyarakat dapat mengajukan usulan baru atau perubahan data melalui kantor desa/kelurahan. Ini adalah jalur paling umum bagi mereka yang merasa belum terdaftar atau datanya perlu diperbarui.
- Musyawarah Desa/Kelurahan: Usulan yang masuk akan dibahas dalam musyawarah desa/kelurahan (Musdes/Muskel). Dalam forum ini, data akan divalidasi dan diverifikasi oleh perangkat desa/kelurahan bersama tokoh masyarakat.
- Verifikasi dan Validasi oleh Pemerintah Daerah: Hasil Musdes/Muskel kemudian diajukan ke pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut.
- Pengesahan oleh Kemensos: Setelah melalui verifikasi di tingkat daerah, data akan disahkan oleh Kementerian Sosial dan masuk ke dalam DTKS.
Proses ini mungkin membutuhkan waktu, tetapi sangat penting untuk menjaga akurasi data.
Peran Pemerintah Daerah dalam DTKS
Pemerintah daerah, khususnya dinas sosial di tingkat kabupaten/kota, memiliki peran yang sangat vital dalam pengelolaan DTKS. Mereka bertanggung jawab untuk mengoordinasikan proses pembaruan data, melakukan verifikasi lapangan, dan memastikan bahwa data yang diusulkan valid.
Keterlibatan aktif pemerintah daerah akan sangat menentukan kualitas dan keakuratan DTKS di wilayah masing-masing. Tanpa peran aktif ini, data DTKS bisa menjadi kurang relevan dan berpotensi menyebabkan salah sasaran dalam penyaluran bansos.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keakuratan DTKS. Jika ada perubahan kondisi keluarga, seperti penambahan anggota keluarga, perubahan pekerjaan, atau perbaikan kondisi rumah, sebaiknya segera melaporkan ke kantor desa/kelurahan.
Pelaporan aktif dari masyarakat akan membantu pemerintah dalam memperbarui data secara lebih cepat dan akurat. Ini adalah bentuk partisipasi aktif dalam memastikan program bansos berjalan efektif dan tepat sasaran.
Program Bantuan Sosial yang Menggunakan Desil
Banyak program bantuan sosial pemerintah yang menggunakan sistem desil sebagai acuan utama dalam menentukan kelayakan penerima. Ini menunjukkan betapa sentralnya peran desil dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Setiap program bansos mungkin memiliki kriteria desil yang sedikit berbeda, tergantung pada tujuan dan target spesifik program tersebut. Namun, prinsip dasarnya tetap sama: memprioritaskan kelompok desil yang paling rendah.
Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH adalah salah satu program bansos unggulan yang sangat mengandalkan data desil. Program ini memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam DTKS dan termasuk dalam kategori desil rendah, biasanya desil 1 hingga 3.
PKH bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
BPNT, yang kini juga dikenal sebagai Kartu Sembako, adalah program bantuan pangan yang diberikan dalam bentuk non-tunai melalui kartu elektronik. Penerima BPNT juga diprioritaskan untuk kelompok desil rendah, khususnya desil 1 dan 2.
Program ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan dasar, sehingga gizi keluarga tetap terpenuhi dan mengurangi beban pengeluaran.
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)
PBI JK adalah program bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Peserta PBI JK adalah mereka yang iuran bulanannya dibayarkan oleh pemerintah. Kriteria desil juga menjadi penentu utama siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan ini.
Program ini memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa terbebani biaya iuran bulanan.
Program Bantuan Lainnya
Selain ketiga program di atas, masih banyak program bantuan sosial lain yang menggunakan data desil sebagai dasar penentuan penerima, seperti:
- Bantuan Langsung Tunai (BLT): Terutama saat ada kondisi darurat atau krisis ekonomi.
- Bantuan Pendidikan: Seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau beasiswa bagi siswa/mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
- Bantuan Sosial Tunai (BST): Program bantuan tunai yang bersifat sementara.
Setiap program memiliki mekanisme dan kriteria tambahan, tetapi data desil dari DTKS selalu menjadi fondasi utama. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa tidak semua orang yang terdaftar di DTKS akan otomatis menerima semua jenis bansos. Penerimaan bansos akan disesuaikan dengan kriteria spesifik masing-masing program dan ketersediaan anggaran pemerintah.
Disclaimer Mengenai Data dan Informasi Bansos
Informasi terkait desil dan program bantuan sosial (bansos) yang disajikan ini bersifat umum dan berdasarkan data serta kebijakan yang berlaku saat artikel ini ditulis. Ada beberapa hal penting yang perlu diingat dan menjadi perhatian.
Data dan kebijakan pemerintah, termasuk kriteria desil dan daftar penerima bansos, sifatnya dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembaruan data DTKS, penyesuaian anggaran pemerintah, perubahan kebijakan ekonomi, atau kondisi darurat tertentu.
Oleh karena itu, sangat disarankan untuk selalu memverifikasi informasi terbaru melalui sumber-sumber resmi pemerintah. Sumber resmi tersebut antara lain situs web Kementerian Sosial, dinas sosial di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta kantor desa atau kelurahan setempat. Petugas di kantor-kantor tersebut biasanya memiliki informasi paling akurat dan terkini mengenai program bansos.
Setiap program bansos memiliki kriteria dan mekanisme penyaluran yang spesifik. Meskipun desil menjadi acuan utama, ada kemungkinan kriteria tambahan yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima manfaat dari program tertentu. Jadi, status desil yang rendah tidak selalu menjamin otomatis menerima semua jenis bansos.
Informasi yang disajikan dalam artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar dan panduan awal. Namun, keputusan akhir mengenai kelayakan dan penerimaan bansos sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan lembaga terkait.
FAQ Seputar Desil Bansos
Apa itu Desil dalam konteks bansos?
Desil adalah metode statistik yang digunakan pemerintah untuk mengelompokkan masyarakat menjadi sepuluh tingkatan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, dari desil 1 (paling miskin) hingga desil 10 (paling sejahtera). Ini digunakan untuk memprioritaskan penyaluran bantuan sosial.
Mengapa desil penting untuk bansos?
Desil penting karena menjadi alat utama bagi pemerintah untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Dengan mengelompokkan masyarakat berdasarkan kesejahteraan, bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang paling membutuhkan dan rentan, sehingga program bansos menjadi lebih efektif.
Apa bedanya desil 1 dan desil 10?
Desil 1 adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau sangat miskin, yang paling diprioritaskan untuk menerima bansos. Sementara itu, desil 10 adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi atau paling mampu, yang umumnya tidak menjadi target program bansos.
Bagaimana cara mengetahui status desil seseorang?
Status desil dapat dicek secara daring melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial. Cukup masukkan data wilayah domisili dan nama lengkap sesuai KTP, lalu ikuti petunjuk yang ada. Informasi juga bisa diperoleh melalui kantor desa/kelurahan setempat.
Apakah status desil bisa berubah?
Ya, status desil bersifat dinamis dan bisa berubah seiring waktu. Perubahan kondisi ekonomi keluarga, penambahan atau pengurangan anggota keluarga, atau pembaruan data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat memengaruhi status desil.
Jika saya terdaftar di DTKS, apakah otomatis dapat bansos?
Tidak otomatis. Terdaftar di DTKS adalah syarat utama, tetapi tidak semua yang terdaftar akan menerima semua jenis bansos. Penerimaan bansos akan disesuaikan dengan kriteria spesifik masing-masing program (misalnya PKH, BPNT) dan ketersediaan anggaran pemerintah.
Apa yang harus dilakukan jika data desil atau bansos tidak sesuai?
Jika data tidak sesuai atau nama tidak ditemukan padahal merasa berhak, bisa menghubungi call center Kemensos atau mendatangi kantor desa/kelurahan setempat. Di sana, dapat mengajukan pengaduan atau permohonan pembaruan data melalui mekanisme yang berlaku.
Program bansos apa saja yang menggunakan desil?
Banyak program bansos yang menggunakan desil, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Kartu Sembako), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Program BLT dan bantuan pendidikan juga seringkali mengacu pada data desil.
Apakah desil sama dengan garis kemiskinan?
Desil adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif dalam sepuluh bagian, sedangkan garis kemiskinan adalah batas pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Meskipun berkaitan erat, keduanya adalah konsep yang berbeda. Desil membantu mengidentifikasi posisi seseorang terhadap garis kemiskinan.
Siapa yang berhak menentukan status desil?
Status desil ditentukan oleh Kementerian Sosial berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini berasal dari berbagai sumber, termasuk usulan dari pemerintah daerah dan masyarakat, yang kemudian diverifikasi dan divalidasi.
